Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan,
Pemkab
Sergai Bersama Bitra Indonesia Gelar Diskusi Publik
Sei Rampah,
Dalam upaya
mendukung peningkatan partisipasi masyarakat desa khususnya kaum perempuan dalam
penyusunan rencana pembangunan di daerah serta mewujudkan perencanaan
pembangunan yang pro poor dan responsif gender, Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai (Pemkab Sergai) bersama Yayasan Bitra Indonesia menggelar diskusi
publik “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender” bertempat
di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (11/7).
Turut hadir
pada acara diskusi publik ini Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Asisten Ekbangsos
Drs. Amirullah Damanik, Asisten Admum H. Rapotan SH, MAP, Staf Ahli Bupati
Bidang Pembangunan Drs. Rachmad Karo-Karo, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE, MSi,
Kepala BP2AKB Irwani Jamillah SH, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat, para
kepala desa wilayah kerja Bitra di Sergai dan TKPKD Sergai.
Hadir sebagai
nara sumber pada acara ini yakni Kepala
Bappeda Sergai Ir. H. M.Taufik Batubara, Siska Barimbing dari Bitra Indonesia
dan Sekretaris eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum.
Bupati
Sergai Ir. H. Soekirman mengemukakan bahwa pemerintah membuka akses partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan daerah melalui proses
musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat Kabupaten.
Dengan demikian diharapkan masyarakat khususnya kaum perempuan secara aktif
dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat diakomodir melalui musrenbang.
Di
samping perencanaan pembangunan melalui musrenbang, menurut H. Soekirman pemerintah
pusat juga memiliki program pembangunan yang lebih praktis dan menjawab
kebutuhan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP) yang mendapat respon yang sangat baik di masyarakat. Karena
program ini dianggap menjawab kebutuhan dan sudah memiliki kuota tertentu untuk
masing-masing daerah ataupun desa.
Selain
itu pembangunan juga dapat berupa kontribusi dari swasta seperti CSR maupun LSM
yang mengerjakan proyek-proyek demi kepentingan masyarakat desa yang juga
mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat. Pembangunan yang ada baik dari
pemerintah pusat, daerah maupun pihak lainnya diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa dan dihimbau agar dapat dimiliki, dirawat
dan dimanfaatkan secara maksimal, himbau Bupati Soekirman.
Agar
pembangunan oleh pemerintah daerah dapat berpihak kepada masyarakat kurang
mampu dan responsif gender, diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan
formula-formula strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum
perempuan dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan ukuran terhadap anggaran
yang pro poor dan responsif gender juga harus disepakati bersama, karena saat
ini pemerintah daerah sudah memiliki ukuran yang baku terhadap kinerja dan
program kerjanya melalui Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jelas Bupati Sergai.
Wakil
Direktur Bitra Indonesia mengemukakan bahwa musrenbang diharapkan dapat menjadi
wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya di anggaran sehingga
diharapkan musrenbang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Melalui
diskusi ini diharapkan dapat melahirkan sistem pelaksanaan musrenbang desa dan
kecamatan yang menjamin partisipasi perempuan dan masyarakat kurang mampu
sehingga kebutuhan mereka dapat tertampung dalam anggaran pembangunan.
Sekretaris
Eksekutif FITRA Rurita Ningrum dalam paparannya mengemukakan apresiasinya
kepada Pemkab Sergai karena hasil analisa terhadap APBD Sergai tahun 2013 sudah
menunjukkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat karena belanja langsung
sudah lebih besar daripada belanja tidak langsung. Untuk itu diharapkan agar
untuk tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan bahkan
ditingkatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomterlah yang bersifat membangun dan saling membantu. salam hangat serge.